Selayang Pandang PSAK Syariah Baru




Akuntansi Syariah sudah berkembang seiring dengan perkembangan bisnis yang sesuai syariah. Jumlah Standar akuntansi syariah yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI) sudah mencapai 11 standar. PSAK Syariah dimulai dari PSAKS 101 sampai PSAKS yang terbaru yaitu PSAKS 111. Draf Eksposur (DE) PSAK 111 tersebut telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) berdasarkan rapat pleno tanggal 31 Mei 2017. Pernyataan PSAK 111 ini bertujuan untuk mengatur akuntansi atas wa’d, khususnya terkait pengakuan.


Sehubungan dengan PSAK Syariah 111, ada beberapa ketentuan dan aturan yang diatur dalam PSAK Syariah 111 tentang Akuntansi Wa’d sebagaimana berikut :

1.      Wa’d tidak diakui di laporan keuangan

Wa’d adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Dalam fatwa DSN MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Wa’d dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah diputuskan bahwa janji dalam aktifitas bisnis syariah bersifat mengikat diantara pihak yang berjanji. Akan tetapi, sekalipun mengikat berdasarkan fatwa DSN MUI, dalam tataran praktik pencatatan dan akuntansi entitas bisnis DSAS-IAI memutuskan bahwa wa'd belum memenuhi kriteria aset atau liabilitas sehingga tidak diakui dalam laporan keuangan ketika entitas memberi atau menerima wa'd dari pihak lain. DSAS-IAI juga mempertimbangkan konsistensi perlakuan akuntansi atas wa'd dengan pengaturan dalam PSAK lain, seperti wa'd dalam murabahah dan ijarah yang diatur dalam PSAK 102: Akuntansi Murabahah dan PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

2.      Klasifikasi SBS dalam repo syariah

Pada 2 April 2014 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 94/DSN-MUI/ IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah. Repo syariah harus dilakukan melalui jual beli yang sesungguhnya. Berdasarkan Lampiran A – paragraf A17, dalam periode diantara jual beli pertama dan jual beli kedua, pihak kedua mengukur SBS pada:
a.       biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan.
b.      nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di penghasilan komprehensif lain, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
c.       nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di laba rugi, jika SBS diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3.      Selisih kurs item dilindung nilai diakui di penghasilan komprehensif lain
Berdasarkan Lampiran B paragraf B18, jika item yang dilindung nilai dalam suatu lindung nilai yang memenuhi syarat akuntansi lindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui (termasuk investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri), maka bagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item yang dilindung nilai tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain hingga saat pelaksanaan wa’d. Perlakuan akuntansi tersebut merupakan pilihan bukan keharusan.

Selain itu, Perlakuan akuntansi untuk penyusunan laporan kauangan entitas yang memiliki aktifitas transaksi berdenominasi mata uang asing atau aktifitas bisnis di luar negeri juga mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK 111 khususnya terkait pengakuan selisih kurs akibat penilaian kembali aset atau liabilities berdenominasi mata uang asing menjadi mata uang fungsional (rupiah).

PSAK 111 ini berlaku efektif pada untuk periode tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018. Ketentuan transisi yang diatur dalam PSAK 111 adalah prospektif dengan ketentuan entitas melakukan penyesuaian atas transaksi repo syariah, lindung nilai syariah, dan transaksi lain yang ada pada saat tanggal awal penerapan PSAK 111 (prospective catch-up).


Previous
Next Post »
Thanks for your comment